PT
Freeport Indonesia adalah sebuah
perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan
melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak.
Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan
konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.
PT Freeport Inonesia, Bukan Sekedar Masalah Renegosiasi Tapi Menegakkan Kedaulatan RI
Sudah 44 tahun aktivitas pertambangan emas PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) bercokol di tanah Papua. Namun selama itu pula kedaulatan negara ini terus diinjak-injak oleh perusahan asing tersebut. Pada Kontrak Karya (KK) pertama pertambangan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dilakukan tahun 1967 memang posisi tawar pemerintah RI masih kecil, yaitu hanya sekedar pemilik lahan. Dibandingkan PT Freeport yang memiliki tenaga kerja dan modal tentu posisi tawar pemerintah saat itu masih kecil. Namun setelah 44 tahun apakah posisi tawar pemerintah Indonesia masih rendah? Tentu tidak!
Mengacu pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang
mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melakukuan renegosiasi kontrak seluruh
perusahaan tambang asing yang ada di negeri ini. UU ini menggantikan UU Nomor
11 tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan pasca
penandatanganan KK. Berdasarkan data Kementrian ESDM, sebanyak 65 persen
perusahaan tambang sudah berprinsip setuju membahas ulang kontrak yang sudah
diteken. Akan tetapi sebanyak 35 persen dari total perusahaan tersebut masih
dalam tahap renegosiasi, salah satunya adalah pengelola tambang emas terbesar
di dunia yaitu Freeport.
Menurut Direktur dan CEO Freeport Indonesia, Armando Mahler, menyatakan
bahwa kontrak pertambangan yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Indoneisa
sudah cukup adil bagi semua pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Freeport
enggan untuk patuh kepada UU yang berlaku, yaitu UU no. 4 tahun 2009 tentang
Minerba. Dari sini terlihat bahwa kasus Freeport ini tidak hanya merugikan
negara triliunan rupiah akan tetapi juga menginjak-injak kedaulatan Republik
ini dengan tidak mau patuh terhadap UU yang berlaku. Menurut seorang pengamat
Hankam, Bapak Soeripto, Konflik yang mendasasari kasus Freeport ini adalah
Kontrak Karya (KK) yang telah melecehkan Indonesia.
Salah seorang pengamat Hankam
yang sudah senior, Bapak Soeripto, menyatakan bahwa PT Freeport telah
memberikan sejumlah dana kepada aparat keamanan TNI/POLRI dalam rangka menjaga
keamanan Freeport di atas tanah Papua. Hal ini jelas menentang UU karena
menurut UU pembiayaan aparat keamanan untuk perlidungan objek vital nasional
harus bersumber dari APBN bukan dari perusahaan asing. Akibatnya banyak putra
daerah Papua yang merasa asing di rumah mereka sendiri. Dari sini terkesan
bahwa aparat keamanan justru lebih membela kepentingan asing daripada
kepentingan bangsanya sendiri. Padahal mereka harusnya menindak Freeport
yang notabene telah merusak lingkungan dengan membuat lubang tambang di
Grasberg dengan diameter lubang 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan
kedalaman mencapai 800 m2 . Dampak lingkungan yang
Freeport berikan sangat signifikan, yaitu rusaknya bentang alam pegunngan
Grasberg dan Ersbeg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas
166 km2 di
daerah aliran sungai Ajkwa.
PT Freeport McMoran Indonensia
pun telah berlaku semena-mena kepada karyawan Freeport Indonesia yang
kebanyakan adalah orang asli Indonesia. Menurut pengakuan Bapak Tri Puspita
selaku Sekretaris Hubungan Industri Serikat Pekerja Freeport Indonesia,
Freeport bersifat eksklusif sehingga akses untuk ke rumah sakit ataupun mess
pun juga sulit. Lebih jauh lagi, standart yang dimiliki pekerja Freeport dari
Indonesia sama dengan seluruh karyawan Freeport yang ada di seluruh dunia akan
tetapi gaji yang diterima oleh pekerja dari Indonesia hanya separuhnya.
Menariknya lagi, menurut laporan dari Investor Daily tanggal
10 Agustus 2009, dikatakan bahwa pendapatan utama PT Freeport McMoran adalah
dari operasi tambabangnya yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 60%. Sampai saat
ini karyawan Freeport tengah menjalankan aksi mogok kerja dengan menuntut
kenaikan gaji US$ 4 per jam. Sampai sekarang pihak management Freeport tidak
menyetujui tuntutan pekerja Indonesia tersebut. Bukan keadilan yang didapatkan
pekerja Freeport dari Indonesia yang menuntut kenaikan gaji akan tetapi
tudingan sebagai kelompok separatis lah yang mereka dapat. Padahal mereka hanya
menuntut hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.
Menurut seorang pakar ekonomi dari Universitas Padjajaran sekaligus
aktivis LSM Econit, Ibu Hendri, setidaknya ada tiga alasan mengapa solusi
Freeport ini bukan sekedar negosiasi. Pertama, Yaitu meluruskan aturan
perundang-undangan yang menyimpangkan amanah konstitusi (Pasal 33 UUD 1945).
Kedua, Renegoisasi atau perubahan Kontrak Karya (KK) yang tidak memakai dasar
konstitusi tidak akan memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Dan
yang terakhir, rakyat Papua secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum
membutuhkan dana yang besar untuk mengerjar ketertinggalan dalam membangun
manusia maupun fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelayanan sosial dan
kemajuan ekonomi.
Indonesia sebagai bangsa yang
besar, harusnya tidak hanya mengejar keuntungan finansial seperti pajak,
deviden ataupun pembagian royalti dari sektor pertambangan akan tetapi juga
harus fokus pada keuntungan ekonomi, ungkap Ibu Hendri. Pemerintah harus
mempunyai visi besar dalam mengelola SDA yang dimiliki. Dalam hal ini,
pemerintah harus mempunyai koridor kebijakan yang jelas mengenai bagaimana
pemanfaatan segala sumber daya alam yang dimiliki untuk kemajuan ekonomi bangsa
Indonesia. Sebagai contohnya, pemerintah China tidak serta merta segera
mengekspor kandungan batu bara yang dimiliki secara besar-besaram ke pasar
dunia akan tetapi China menahan produk batu baranya dalam negeri untuk
kepentingan dalam negeri sendiri tersebut untuk mendorong kemajuan ekonomi
negeri tersebut, dalam hal ini sumber energi.
Pak Soeripto yang juga selaku mantan anggota Badan Intelejen Negara
(BIN) mengemukakan analisis yang menarik, menurut beliau, pasca Perang Dingin,
selayaknya bangsa Indonesia sadar bahwa trend perang dalam masa sekarang adalah
perang untuk memperebukan sumber daya alam atau resource war. Sekarang negara-negara besar sedag
berperang untuk merebutkan sumber daya alam. Dan ini suah terjadi di berbagai
negara seperti Iraq, Afganistan, Kongo, Libya, dll. Urusan perebutan masalah
sumber daya alam ini sejatinya tidak memperdulikan berapa korban jiwa yang
jatuh. Begitu juga masalah Freeport, kita tahu sendiri akhir-akhir ini masih
sering terjadi aksi penembakan di Papua yang menelan korban baik kalangan
aparat keamanan ataupun putra daerah Papua sendiri.
Sudah selayaknya kita memandang kasus Freeport ini selain dengan pemahaman
yang mendalam juga dengan kacamata perspektif yang berbeda. Sehingga kita dapat
melihat masalah ini secara komprehensif. Harus kita ingat bahwa masalah ini
bukan sekedar penandatangan kontrak kerja baru, hitam di atas putih.
Melainkan masalah yang lebih krusial lagi, yaitu penegakkan kedaulatan Republik
Indonesia.
daftar pustaka:
No comments:
Post a Comment